Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

download disini

Penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 12/SJI/2014 Tanggal: 7 Maret 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik hari ini, Jumat (7/3) menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar dengan Direksi Perusahaan Pemegang KK dan PKP2B di Auditorium Kementerian ESDM Lantai 10. Penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B ini dihadiri Kementerian dan Lembaga Terkait serta asosiasi pertambangan yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dan Indonesian Mining Association. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pasal 169 mengatur bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan melalui proses renegosiasi. Dalam proses renegosiasi terdapat 6 (enam) isu strategis yaitu: Wilayah Kerja Kelanjutan Operasi Pertambangan Penerimaan Negara Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri Kewajiban Divestasi Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Lokal, Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri Penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B pada hari ini dilakukan oleh 6 (enam) Kontrak Karya dan 19 (sembilan belas) PKP2B yang telah menyepakati keseluruhan isu strategis. Daftar nama perusahaan KK dan PKP2Byang telah menyepakati dan menandatangani Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B sebagai berikut:

Perusahaan Kontrak Karya

No	Nama Perusahaan	Generasi	Tahapan	Luas Wilayah (Ha)
1	Karimun Granit	II	Operasi Produksi	2.761
2	Tambang Mas Sable	VI	Penyelidikan Umum	23.500
3	Tambang Mas Sangihe	VI	Eksplorasi	82.091
4	Iriana Mutiara Mining	VI	Eksplorasi	16.470
5	Iriana Mutiara Indeburg	VI	Studi Kelayakan	95.280
6	Woyla Aceh Minerals	VI	Eksplorasi	24.260

Perusahaan PKP2B

NO	Nama Perusahaan	Generasi	Tahapan	Luas Wilayah (Ha)
1	Mandiri Inti Perkasa	II	Produksi	9.240
2	Jorong Barutama Greston	II	Produksi	9.556
3	Trubaindo Coal Mining	II	Produksi	22.687
4	Kartika Selabumi Mining	II	Produksi	15.000
5	Riau Bara Harum	II	Produksi	24.450
6	Selo Argokencono Sakti	III	Konstruksi	12.010
7	Banjar Intan Mandiri	III	Produksi	6.625
8	Dharma Puspita Mining	III	Produksi	2.811
9	Abadi Batubara Cemerlang	III	Studi Kelayakan	15.000
10	Tanjung Alam Jaya	III	Produksi	6.038
11	PD Baramarta	III	Produksi	2.622
12	Kadya Caraka Mulia	III	Produksi	4.628
13	Batu Alam Selaras	III	Produksi	8.139
14	Ekasatya Yanatama	III	Produksi	5.587
15	Selo Argodedali	III	Konstruksi	15.000
16	Barapramulya Abadi	III	Konstruksi	15.000
17	Adimas Baturaja Cemerlang	III	Konstruksi	21.383
18	Astaka Dodol	III	Produksi	23.700
19	Baturona Adimulya	III	Produksi	23.700

Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B ini merupakan langkah konkret pelaksanaan amanat UU Minerba dan untuk mendorong percepatan penyelesaian renegosiasi seluruh KK dan PKP2B.

Kepala Pusat Komunikasi Publik, Saleh Abdurrahman

(ADMINISTRATOR)