Legal Indonesian Mining Environment Management

Please download here

Draft Permen 1211 tahun 1995

DOWNLOAD DISINI

Rancangan Permen Reklamasi dan Pascatambang

Download disini

Inpres No.3/2013 akan Dorong Percepatan Penghiliran di Sektor Pertambangan

Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2013 terkait percepatan penghiliran mineral diharapkan akan mampu menyelesaikan tumpang tindih dan rumitnya perizinanan di sektor pertambangan.

Menurut Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Dede Suhendar, selama ini para pengusaha mengeluhkan tumpang tindih dan rumitnya perizinan untuk pertambangan.

Dede menjelaskan, hal itu dikarenakan izin untuk menambang masih belum dilakukan secara terpadu. Misalnya saja untuk pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan.

Selain harus mendapat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang juga harus mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan dengan persyaratan dan proses yang cukup panjang, ungkapnya.  (BI)

Isran Noor: Persyaratan C n C Harus Dihapus Karena Tanpa Dasar Hukum

Selengkapnya klik disini

Bisnis Batubara Lesu

Selengkapnya baca disini

Daftar Pemenang Enviro Award KESDM 2012

Penghargaan	Mineral	Batubara
Aditama	PT Newmont Nusa Tenggara (Tropi)	PT Adaro Indonesia (Tropi)
		PT Kaltim Prima Coal
		PT Kideco Jaya Agung
Utama	PT Antam (Persero), Tbk UBPN Sulawesi Tenggara	PT Berau Coal
	PT Vale Indonesia-Sorowako	PT Bukit Asam (Persero), Tbk - UP Tanjung Enim
	PT Antam (Persero), Tbk UBPE Pongkor
	PT Sebuku Iron Lateritic Ores
Pratama	PT Cibaliung Sumberdaya	PT Arutmin Indonesia Tambang Batulicin
	PT Nusa Halmahera Minerals	PT Indominco Mandiri
		PT Arutmin Indonesia Tambang Satui
		PT Gunungbayan Pratamacoal Blok II
		PT Marunda Grahamineral
		PT Kitadin Site Embalut
		PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin
		PT Riau Baraharum
		PT Bahari Cakrawala Sebuku
		PT Firman Ketaun Perkasa
		PT Insani Bara Perkasa
		PT Singlurus Pratama
		PT Jorong Barutama Greston
		PT Jembayan Muarabara
		PT Santan Batubara